PRESIDEN Yudhoyono alias SBY akan mengadu kepada rakyat. Maklum, lebih 60 persen rakyat yang memilih SBY pada Pilpres 2009 lalu. Rakyat memang benteng terakhir dari demokrasi. Kekuasaan apapun di negeri demo-krasi ini berasal dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat.Setelah presiden berbicara, biasanya disusul rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden pula yang berbicara. Apa kata rakyat, kira-kira? Atau tindakan apa gerangan yang dilakukan oleh rakyat? Akan kita bahas di bagian akhir dari tulisan ini.
Kehendak presiden berpidato kepada segenap rakyat itu muncul setelah berseberangannya pendapat akhir berbagai fraksi di Pansus Bank Century. Ada dua pendapat yang dikotomis. Kubu Demokrat bersama PKB melihat bahwa proses bailout tak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Normal saja dan jauh dari kemungkinan perbuatan abused of power yang berujung dengan korupsi.
Rekomendasi kubu Golkar, PKS, Hanura, PDIP dan lainnya lebih keras. Banyak aspek penyelewengan, termasuk perbuatan korupsi. Sebagian dari fraksi itu bahkan menyebut nama mantan Gubernur BI dan Menkeu Srimulyani sebagai yang paling bertangung-jawab. Mereka juga merekomendasikan proses hukum oleh penegak hukum.
Tampaknya, rekomendasi itu akan muncul juga dalam laporan pansus yang akan dibahas dalam paripurna DPR pada 3 Maret 2010. Mungkinkah, kesimpulan akhir yang berseberangan itu satu padu di paripurna DPR? Atau malah semacam rumusan yang menampung keberbedaan saja?
Apapun, tampaknya rekomendasi penindakan hukum dalam riwayat Century sejak merger dari beberapa bank dulu akan muncul. Termasuk soal aliran dana yang berunsur kejahatan korporasi. Tak mustahil nama Boediono yang kini Wapres disebut-sebut bersama sang Menkeu. Tentu saja rekomendasi proses hukum, yang jika terbukti disusul pula dengan pemakzulan Wapres. Kita tunggulah bukti dan tanggal mainnya.
Akan tetapi temuan Pansus Century itu, jika merunut undang-undang pada 1954 tentang Hak Angket bukanlah barang bukti secara hukum. Jadi kelak jika akan ditangani oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan masih harus ditemukan bukti-bukti secara hukum, dan pertarungan pembuktian di peradilan, jika memang bergulir ke meja hijau.
Tampaknya masih akan lama. Akan dimulai dari awal, penyelidikan, penyidikan, barulah penuntutan dan proses pengadilan. Hari-hari anak bangsa ini masih akan diramaikan dengan headline Century, kendatipun sudah mulai membosankan.
Sebaliknya hak angket adalah hak konstitusional pula. Tak bisa diabaikan begitu saja. Pendapat akhir fraksi itu, seperti PKS, PDIP, Hanura dan Golkar juga bertolak dari investigasi lembaga BPK, yang berwenang menyelidiki keuangan negara. Jika pendapat lembaga-lembaga itu diabaikan, pendapat siapa lagi di negara ini yang harus diberi respek dan penghormatan?
Soalnya, kini masih ada debat antara: benarkah terjadi korupsi dalam kasus Century yang melibatkan pejabat negara atau tidak? Entahlah. Tapi tampaknya lembaganya, baik Hak Angket dan BPK sudah benar. Namun temuannya masih penuh perdebatan.
Seraya menungu semua proses konstitusi dan hukum itu, apakah kira-kira yang bisa dilakukan oleh rakyat setelah mendengar pidato presiden seusai 3 Maret 2010? Intinya pun sudah disebutkan oleh SBY, bahwa dialah sebagai Kepala Negara yang bertanggung-jawab dalam kasus Century. Saya kira tentu saja SBY akan mengungkapkan fakta dan bukti seperlunya.
Apakah rakyat yang lebih 60 persen memilih SBY membela SBY? Boleh jadi ya. Tapi bagaimana caranya? Rakyat hanya bisa melakukan tindakan politik dengan menggunakan hak politik pada Pemilu dan Pemilihan Presiden. Masih lama lagi, pada 2014. Padahal, sekarang ini ada kasus besar.
Tentu saja ada pula rakyat yang tak setuju. Mungkin kelompok ini lebih menyetujui pendapat akhir fraksi PDIP, PKS, Hanura dan Golkar. Maklum, selain memilih presiden dan wakilnya, rakyat juga memilih anggota DPR dari berbagai partai.
Jika presiden akan berpidato di depan rakyat, mungkin mengharapkan empati dan dukungan. Sebaliknya, Tim Sembilan penggagas Hak Angket pun bersafari ke berbagai tokoh nasional seperti Amien Rais, Wiranto, Syafii Maarif dan sebagainya. Harapannya, dukungan tokoh nasional itu akan meraih dukungan rakyat pula.
Saya berharap bayangan saya akan salah, bahwa akan terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Jika sekadar berbeda pendapat, tak apa-apa. Tapi jika bereskalasi menjadi konflik horizontal, inilah yang membuat bulu kuduk saya bergidik.
Ketika medan pertarungan berkecamuk di paripurna DPR akan disusul pula pertarungan di tengah masyarakat. Mulanya, mungkin bersifat informatif. Tapi lama-lama bisa bersifat propaganda dan sejenisnya.
Saya teringat masa Orde Lama yang penuh dengan isu, konflik, intrik dan friksi politik. Akibatnya, Indonesia mabuk berpolitik dan tak sempat membangun, sementara harga-harga bahan pokok terus melangit.
Jangan-jangan, inilah buah dari sistem multipartai di Indonesia, baik di masa Orde Lama dan sekarang. Karena tak ada lagi single majority ala Golkar di era Orde Baru, maka setiap kabinet harus menggalang koalisi untuk kabinet.
Repotnya, koalisi yang dibangun sejak era Gus Dur, Mega dan SBY sangat rapuh. Maaf, hanya bagi-bagi kursi tanpa menghitung faktor ideologi atau setidaknya flatform dan visi misi politik yang jelas dan terbedakan dengan kelompok oposisi. Akibatnya, tak ada zat perekat dan rentan pecah.
Terbukti ketika mencuat beda pendapat dalam kasus Century, Demokrat mengancam akan melakukan reshuffle. Sebaliknya, kubu yang merasa diancam melakukan perlawanan sehingga tetap berseberangan, walaupun lobi-lobi gencar dilakukan.
Kasus ini sebetulnya sudah terjadi sejak era Gus Dur, Mega dan SBY hingga SBY Jilid II. Tapi bangsa ini belum kapok juga. Sejarah dan perubahan memang tak serta-merta bagai makan cabai. Perlu proses waktu, dan berbagai risiko dan ongkos yang harus dibayar setiap bangsa.
Simpulnya, biarkanlah kasus Century menjadi pelajaran bersama. Secerah dan semuram apapun endingnya, dia adalah proses sebuah bangsa yang sedang mencari bentuk demokrasinya yang pas. Ibarat pakaian cocok dengan ukuran badan. Tak kebesaran, tak kekecilan.***
Sumber : Kolom Riaupost , Bersihar Lubis, wartawan senior tinggal di Medan.
Komentar Terbaru