Misbakhun adalah pemilik 90 persen saham PT Selalang Prima Internasional, yang mendapat fasilitas L/C dari Bank Century. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKS ini pun menolak berkomentar.

“Saya cuma komisaris operasional, perusahaan sehari-hari dijalankan oleh direksi,” kata Misbakhun melalui pesan pendek beberapa waktu lalu. “Masalah L/C tolong ditanyakan ke Bank Mutiara (nama baru Bank Century), karena L/C adalah dokumen yang dibuat oleh bank.”

Mahfudz Siddik, Wakil Ketua Panitia Angket Bank Century dari Fraksi PKS, tidak menyangkal audit BPK yang menyatakan ada kejanggalan dalam pemberian fasilitas L/C bernilai US$ 22,5 juta itu. “Bahwa itu masuk di audit BPK, ya, kami tidak persoalkan,” katanya dalam sebuah kesempatan. “Makanya perlu ditelusuri.”

Menurut Mahfudz, Misbakhun telah mengklarifikasi kasus tersebut kepada PKS dengan menyampaikan bukti-bukti hukumnya. Di samping itu, PKS telah mendapatkan penjelasan dari Bank Mutiara. “Ternyata clear,” kata Mahfudz.

Dalam salinan klarifikasi yang beredar di kalangan internal PKS, Misbakhun memaparkan profil dan usaha PT Selalang selama ini. Disebutkan, sejak 2007 PT Selalang, yang bergerak di bidang perdagangan umum (trading company), aktif dalam jual-beli kondensat (bahan bijih plastik).

Adapun soal L/C dari Century, Misbakhun menjelaskan, L/C tersebut bukan fiktif, melainkan gagal bayar. Penyebabnya, perusahaan pembeli kondensat yang diimpor PT Selalang, Kellet Investment Inc, gagal membayar kewajibannya kepada PT Selalang. Atas kejadian itu, PT Selalang pun telah mengajukan restrukturisasi utang L/C yang jatuh tempo kepada Bank Century.

Source : Tempointeraktif.com,08/03/2010

Hal itu terungkap dalam dakwaan anggota DPR dari PDIP Dudhie Makmun Murod dalam sidang kasus penerimaan traveller’s cheque sebesar Rp 500 juta dalam pemilihan DGS Miranda Swaray Goeltom.

Pembacaan dakwaan dilakukan oleh Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Roem di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/3). “Setelah Miranda terpilih sebagai DGS BI, koordinator pemenangan Panda Nababan menghubungi terdakwa Dudhie untuk selanjutnya diarahkan mengambil traveller’s cheque senilai Rp 9,8 miliar yang dibungkus amplop coklat yang diberi label merah,” kata M Roem.

“Traveller’s cheque itu diserahkan oleh Ahmad Hakim Safari, anggota DPR dari FPDIP kepada Dudhie. Traveller’s cheque tersebut didapat Ahmad Hakim Safari dari Nunung Nurbaeti. Traveller’s cheque itu diserahkan Juni 2004 di Restoran Bebek Bali Taman Ria Senayan,” lanjut M Roem.

Rincian anggota DPR yang menerima pembagian Rp 9,8 miliar dalam bentuk traveller’s cheque:

1. Dudhie Makmun Murod Rp 500 juta
2. Williem M Tutuarima Rp 600 juta
3. Susanto Pranoto Rp 500 juta
4. Agus Condro Prayitno Rp 500 juta
5. Muh. Iqbal Rp 500 juta
6. Budiningsih Rp 500 juta
7. Poltak Sitorus Rp 500 juta
8. Aberson M Sihaloho Rp 500 juta
9. Rusman Lumban Toruan Rp 500 juta
10. Max Moein Rp 500 juta
11. Jeffrey Tongas Lumban Batu Rp 500 juta
12. Matheos Pormes Rp 350 juta
13. Engelina A Pattiasina Rp 500 juta
14. Suratal HW Rp 500 juta
15. Ni Luh Mariani Tirtasari Rp 500 juta
16. Soewarno Rp 500 juta
17. Panda Nababan Rp 1,45 miliar
18. Sukardjo Hardjosoewirjo Rp 200 juta
19. Izedrik Emir Moeis Rp 200 juta

Sebagaimana diketahui, kasus ‘Miranda’ tersebut berawal dari adanya pengakuan mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang menerima uang dalam bentuk Traveler Cheque (TC) sebesar Rp 500 juta. Duit itu Agus terima setelah Miranda Goeltom terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior BI. KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut yaitu Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin Soefihara (PPP), Hamka Yamdhu (Golkar) dan Udju Juhaeri (TNI/Polri). Keempat tersangka ini adalah mantan anggota Komisi IX (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI periode 1999-2004.

Keempat tersangka itu diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atai Pasal 12b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat tindakan mereka, negara diduga dirugikan hingga Rp 24 miliar. Kasus bermula saat Agus Condro mengaku telah menerima 10 lembar cek perjalanan, masing-masing Rp 50 juta. Cek itu dibagikan sesaat setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dimenangkan  Miranda Swaray Goeltom.

Penyidik menduga masing-masing tersangka menerima Rp 500 juta. “Ada alat bukti berupa cek perjalanan dan pengakuan saksi,” jelas Wakil ketua KPK M Jasin beberapa waktu lalu. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang sekitar 400 cek perjalanan serupa yang diduga beredar di sekitar pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Selama pengusutan kasus tersebut, KPK sudah menerima pengembalian uang dari sejumlah mantan anggota DPR tersebut, diantaranya Dudhie Makmum Murod yang mengembalikan Rp 500 juta pada 15 Oktober 2008.

Inilah daftar anggota Komisi IX DPR saat itu yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia. Data disampaikan Presiden Lumbung Infomasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal di Jakarta berdasarkan kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor 28 Juli 2008.

Berikut nama ke-52 anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Bank Indonesia.

Kehendak presiden berpidato kepada segenap rakyat itu muncul setelah berseberangannya pendapat akhir berbagai fraksi di Pansus Bank Century. Ada dua pendapat yang dikotomis. Kubu Demokrat bersama PKB melihat bahwa proses bailout tak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Normal saja dan jauh dari kemungkinan perbuatan abused of power yang berujung dengan korupsi.

Rekomendasi kubu Golkar, PKS, Hanura, PDIP dan lainnya lebih keras. Banyak aspek penyelewengan, termasuk perbuatan korupsi. Sebagian dari fraksi itu bahkan menyebut nama mantan Gubernur BI dan Menkeu Srimulyani sebagai yang paling bertangung-jawab. Mereka juga merekomendasikan proses hukum oleh penegak hukum.

Tampaknya, rekomendasi itu akan muncul juga dalam laporan pansus yang akan dibahas dalam paripurna DPR pada 3 Maret 2010. Mungkinkah, kesimpulan akhir yang berseberangan itu satu padu di paripurna DPR? Atau malah semacam rumusan yang menampung keberbedaan saja?

Apapun, tampaknya rekomendasi penindakan hukum dalam riwayat Century sejak merger dari beberapa bank dulu akan muncul. Termasuk soal aliran dana yang berunsur kejahatan korporasi. Tak mustahil nama Boediono yang kini Wapres disebut-sebut bersama sang Menkeu. Tentu saja rekomendasi proses hukum, yang jika terbukti disusul pula dengan pemakzulan Wapres. Kita tunggulah bukti dan tanggal mainnya.

Akan tetapi temuan Pansus Century itu, jika merunut undang-undang pada 1954 tentang Hak Angket bukanlah barang bukti secara hukum. Jadi kelak jika akan ditangani oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan masih harus ditemukan bukti-bukti secara hukum, dan pertarungan pembuktian di peradilan, jika memang bergulir ke meja hijau.

Tampaknya masih akan lama. Akan dimulai dari awal, penyelidikan, penyidikan, barulah penuntutan dan proses pengadilan. Hari-hari anak bangsa ini masih akan diramaikan dengan headline Century, kendatipun sudah mulai membosankan.

Sebaliknya hak angket adalah hak konstitusional pula. Tak bisa diabaikan begitu saja. Pendapat akhir fraksi itu, seperti PKS, PDIP, Hanura dan Golkar juga bertolak dari investigasi lembaga BPK, yang berwenang menyelidiki keuangan negara. Jika pendapat lembaga-lembaga itu diabaikan, pendapat siapa lagi di negara ini yang harus diberi respek dan penghormatan?

Soalnya, kini masih ada debat antara: benarkah terjadi korupsi dalam kasus Century yang melibatkan pejabat negara atau tidak? Entahlah. Tapi tampaknya lembaganya, baik Hak Angket dan BPK sudah benar. Namun temuannya masih penuh perdebatan.

Seraya menungu semua proses konstitusi dan hukum itu, apakah kira-kira yang bisa dilakukan oleh rakyat setelah mendengar pidato presiden seusai 3 Maret 2010? Intinya pun sudah disebutkan oleh SBY, bahwa dialah sebagai Kepala Negara yang bertanggung-jawab dalam kasus Century. Saya kira tentu saja SBY akan mengungkapkan fakta dan bukti seperlunya.

Apakah rakyat yang lebih 60 persen memilih SBY membela SBY? Boleh jadi ya. Tapi bagaimana caranya? Rakyat hanya bisa melakukan tindakan politik dengan menggunakan hak politik pada Pemilu dan Pemilihan Presiden. Masih lama lagi, pada 2014. Padahal, sekarang ini ada kasus besar.

Tentu saja ada pula rakyat yang tak setuju. Mungkin kelompok ini lebih menyetujui pendapat akhir fraksi PDIP, PKS, Hanura dan Golkar. Maklum, selain memilih presiden dan wakilnya, rakyat juga memilih anggota DPR dari berbagai partai.

Jika presiden akan berpidato di depan rakyat, mungkin mengharapkan empati dan dukungan. Sebaliknya, Tim Sembilan penggagas Hak Angket pun bersafari ke berbagai tokoh nasional seperti Amien Rais, Wiranto, Syafii Maarif dan sebagainya. Harapannya, dukungan tokoh nasional itu akan meraih dukungan rakyat pula.

Saya berharap bayangan saya akan salah, bahwa akan terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Jika sekadar berbeda pendapat, tak apa-apa. Tapi jika bereskalasi menjadi konflik horizontal, inilah yang membuat bulu kuduk saya bergidik.

Ketika medan pertarungan berkecamuk di paripurna DPR akan disusul pula pertarungan di tengah masyarakat. Mulanya, mungkin bersifat informatif. Tapi lama-lama bisa bersifat propaganda dan sejenisnya.

Saya teringat masa Orde Lama yang penuh dengan isu, konflik, intrik dan friksi politik. Akibatnya, Indonesia mabuk berpolitik dan tak sempat membangun, sementara harga-harga bahan pokok terus melangit.

Jangan-jangan, inilah buah dari sistem multipartai di Indonesia, baik di masa Orde Lama dan sekarang. Karena tak ada lagi single majority ala Golkar di era Orde Baru, maka setiap kabinet harus menggalang koalisi untuk kabinet.

Repotnya, koalisi yang dibangun sejak era Gus Dur, Mega dan SBY sangat rapuh. Maaf, hanya bagi-bagi kursi tanpa menghitung faktor ideologi atau setidaknya flatform dan visi misi politik yang jelas dan terbedakan dengan kelompok oposisi. Akibatnya, tak ada zat perekat dan rentan pecah.

Terbukti ketika mencuat beda pendapat dalam kasus Century, Demokrat mengancam akan melakukan reshuffle. Sebaliknya, kubu yang merasa diancam melakukan perlawanan sehingga tetap berseberangan, walaupun lobi-lobi gencar dilakukan.

Kasus ini sebetulnya sudah terjadi sejak era Gus Dur, Mega dan SBY hingga SBY Jilid II. Tapi bangsa ini belum kapok juga. Sejarah dan perubahan memang tak serta-merta bagai makan cabai. Perlu proses waktu, dan berbagai risiko dan ongkos yang harus dibayar setiap bangsa.

Simpulnya, biarkanlah kasus Century menjadi pelajaran bersama. Secerah dan semuram apapun endingnya, dia adalah proses sebuah bangsa yang sedang mencari bentuk demokrasinya yang pas. Ibarat pakaian cocok dengan ukuran badan. Tak kebesaran, tak kekecilan.***

Sumber : Kolom Riaupost , Bersihar Lubis, wartawan senior tinggal di Medan.

Aku tidak ingat secara harfiah isi puisi tersebut, tetapi aku terkesan dengan kedalaman isinya dalam menggambarkan betapa tak terhingga kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Karenanya banyak para penyair menulis puisi tentang ibu. Di antara juga yang pernah saya baca D. Zawawi Imran. Aku masih ingat sebagian ungkapan yang ditulis Pak Zawawi. Di antaranya: ”Seandainya aku ikut ujian, dan aku ditanya tentang pahlawan, akan ku jawab ibuku.”

Benar, ibu adalah pahlawan. Tidak ada seorang pun yang paling berjasa kepada kemanusiaan melebihi jasa seorang ibu. Karenanya dalam Al-Qur’an Allah swt. tidak segan menceritakan perih dan lelah seorang ibu saat hamil dan menyusui. Dalam surah Luqman:14, Allah berfirman: ”Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Perhatikan ayat ini, dibuka dengan perintah agar berbuat baik kepada ibu bapaknya, setelah itu Allah menceritakan secara khusus tentang capeknya seorang ibu ketika mengandung anaknya. Sementara capeknya ayah tidak diceritakan. Silahkan cari dalam Al-Qur’an maupun hadits kalau pernah disebut mengenai capeknya seorang ayah. Sungguh hanya sang ibu yang banyak disebut. Bahkan dalam sebuah hadits yang sangat terkenal, Rasulullah saw. ketika ditanya: ”Kepada siapa aku harus berbuat baik? Beliau tidak segan menjawab tiga kali berturut-turut agar itu dilakukan kepada ibu, lalu kepada bapak.”

Namun sayang, banyak anak begitu mudah melupakan jasa besar sang ibu. Kalau pun berbuat baik cenderung perbuatan itu semata basa-basi, datang setahun sekali menemuinya di hari raya. Basa-basi mencium tangannya dan lain sebagainya, sementara pesan-pesannya yang baik tidak dipatuhi. Banyak para ibu yang merindukan anaknya agar mentaati Allah swt. Namun banyak anak yang justeru membalas kebaikan ibunya dengan berbuat maksiat kepada-Nya. Sungguh ini suatu kedurhakaan.

Tidak ada artinya kebaikan seorang anak kepada ibunya secara material, sementara ia selalu berbuat maksiat kepada Allah. Karenanya banyak para ulama mengatakan: ”Pengabdian seorang anak yang paling baik bagi orang tuanya adalah menjadikan dirinya sebagai anak yang saleh.” Inilah rahasia hadits Rasulullah saw. yang berbunyi: ”Waladun shaalihun yad’u lahuu (anak yang shaleh yang selalu mendoakan untuk orang taunya).” Perhatiakan kata shalih dalam teks hadits tersebut. Ini untuk menegaskan bahwa hanya anak yang shalih yang benar-benar akan memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya: bahagia secara material maupun secara spiritual. Sementara anak durhaka tidak akan pernah memberikan kebahagiaan hakiki bagi orang tuanya.

Tidak sedikit cerita masa lalu mengenai kebaikan seorang anak kepada ibunya. Di antaranya; disebutkan bahwa salah seorang anak yang shaleh pernah menggendong ibunya dari negeri kelahirannya –kalau tidak salah Yaman- ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangkan betapa jauh perjalanan menuju kota Mekah. Dan betapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk kebahagiaan sang ibu. Di manakah kini kita bisa menemukan pribadi seorang anak seperti ini?

Dalam kisah yang lain lagi disebutkan seorang anak yang shalih sedang menemani ibunya makan. Namun anak ini belum mau mengambil makanan sampai ibunya selesai. Ketika ditanya mengapa berbuat demikian? Ia menjawab: aku takut mengambil makanan yang ternyata itu disukai ibuku. Subhanallah sebuah contoh kejujuran cinta kepada sang ibu sangat nampak dalam kisah tersebut.

Di akhir tulisan ini izinkan aku menulis puisi untuk ibuku:

Ibu, bila semua orang berkata langit itu sangat tinggi

Sungguh masih lebih tinggi cintamu kepadaku

Bila semua orang berkata lautan itu sangat dalam

Sungguh masih lebih dalam kasihmu kepadaku

Bila semua orang berkata bukit itu sangat kokoh

Sungguh masih lebih kokoh perhatianmu kepadaku

Tak sanggup kata melukiskan kebaikanmu

Tak sampai nyawa membalas budi baikmu

Kecuali keshalihanku

Agar sungai keringat jerih payahmu menjadi amal jariah.

Allahu a’lam bish shawab

sumber : dakwatuna

Dalam surah Al-Muthaffifiin:1, Allah berfirman : “Wailun lill muthaffifiin (Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”). Baik istilah saraqa – yasriqu maupun istilah thaffafa yuthaffifu semuanya menunjukkan makna tindakan mencuri atau menipu. Pelakunya disebut as-saariq atau al-muthaffif (Pencuri, maling atau koruptor).

Semua istilah tersebut dalam Al-Qur’an didudukkan sebagai sebutan bagi pelaku pencurian yang harus dihukum. Dalam surah Al-Maidah mereka harus dipotong tangannya. Dan dalam surah Al-Muthaffifiin mereka kelak diancam dengan neraka. Sudah sedemikian jelasnya bahwa istilah tersebut dibenci tidak saja oleh semua manusia, melainkan lebih dari itu oleh Allah swt, namun ternyata masih banyak orang yang mendaftarkan dirinya sebagai maling atau koruptor. Apakah sudah sedemikian kerasnya hati mereka. Sehingga mereka tidak merasa malu. Bukankah Rasulullah saw. telah menegaskan bahwa di antara ciri keimanan adalah mempunyai rasa malu. Namun justru yang banyak ikut menjadi koruptor adalah orang-orang yang mengaku beriman.

Koruptor adalah pribadi yang dibenci dan tidak mempunyai harga diri. Dia telah tunduk di bawah bimbingan hawa nafsunya. Halal-haram diabaikan. Dia tidak takut lagi akan ancaman Allah di alam Akhirat. Karenanya Allah berfirman pada ayat berikutnya dalam surah Al-Muthaffifiin : ”Alaa yadzunnu ulaaika annhum mab’uutsuun, lyawmin adziim (Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”). Dari sini nampak bahwa para koruptor adalah orang-orang yang siap masuk neraka. Mereka siap melawan Allah dengan segala resikonya. Mereka adalah orang-orang sombong yang merasa tidak butuh aturan Allah. Harta haram bagi mereka adalah santapan empuk yang sangat menyenangkan. Mereka telah menukar kesenangan sejenak di dunia dengan api neraka yang pedih.

Memang para koruptor di dunia bisa bersembunyi dibalik retorika dan diplomasi kekuasaan, bahkan berlindung di bawah hukum atau undang-undang yang mereka bikin sendiri. Namun bagaimana pun Allah swt. tidak mungkin tertipu. Silahkan bersenang-senang dengan mobil mahal dan rumah mewah. Silahkan tertawa dan berjoget-joget di atas air mata penderitaan orang lain. Silahkan berbangga-bangga dengan segala fasilitas yang diistimewakan. Silahkan bersembunyai di balik sogokan yang besar kepada para jaksa dan polisi. Namun ingat bahwa korupsi tetap maksiat dan kedzaliman. Allah swt. tidak akan pernah membiarkan semua itu mengalir begitu saja. Karena setiap kedzaliman telah Allah haramkan atas Diri-Nya, apalagi atas manusia.

Apapun koruptor tetap merupakan gelar yang tidak saja mengancam kemanusiaan melainkan juga mengancam pelakunya. Karena itu semua negara di dunia tidak ada yang menginginkan hadirnya seorang koruptor sebagai pejabat di dalamnya. Sebab sudah terbukti dalam sejarah bahwa seorang koruptor benar-benar membawa ancaman. Berapa banyak perusahaan yang hancur kerena direkturnya korup. Berapa banyak bank yang bangkrut karena menagernya korup. Dan berapa banyak negara kaya yang rakyatnya terpuruk dalam kemiskinan, karena para pemimpinya koruptor.

Masihkah para koruptor itu akan terus dipelihara di negeri ini, sementara seluruh dunia memeranginya. Sampai kapan negeri ini akan terus digenggam oleh para koruptor sementara kondisi rakyat semakin terjepit dalam penderitaan.

Sungguh tidak mungkin berkah sebuah negeri yang dipenuhi oleh para koruptor. Sebab adalah sunnatullah bahwa setiap pelaku dosa mengundang datangnya adzab. Maka semakin  banyak jumlah pelaku harta haram, semakin dekat kepada adzab Allah. Itulah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr, mengenai kaum Aad, kaum Tsamud dan kaum Fir’un, bahwa mereka diadzab oleh Allah kerena dosa-dosa yang mereka lakukan. Di antara dosa besar yang mengundang adzab Allah adalah dosa korupsi. Wallahu a’lam bishshowab.

sumber : dakwatuna.com

Kisah ini mengingatkan kepada Umar bin Khatthab saat menjabat sebagai khalifah. Umar sangat terkenal dengan keadilannya. Umar pernah berkata suatu hari: ”Lain nimtunnahaar dhayya’tur ra’iyyah, wa lain nimtullail dhayya’tu nafsii (jika aku tidur di siang hari aku telah mengkhianati rakyatku, dan jika aku tidur di malam hari, aku telah mengkhianati diriku sendiri”).

Umar selama manjadi khalifah tidak sempat enak tidur siang maupun malam. Setiap saat selalu bersama rakyatnya. Bukan hanya dari wilayah ke wilayah tetapi bahkan dari rumah ke rumah. Umar setiap hari membantu langsung para janda yang tidak mampu berbelanja ke pasar. Di malam hari Umar masih menyempatkan diri membantu para jumpo dengan menyediakan makan untuk mereka. Karenanya Umar merasa aman. Di mana saja ia bisa istirahat. Suatu hari Umar ditemukan tidur berbaring di bawah pohon. Pada saat itu sedang datang utusan dari kerajaan Romawi. Para utusan itu kaget ketika mereka menemukan Umar demikian sederhana. Tidak seperti yang mereka bayangkan tentang seorang raja sekaliber Umar. Salah seorang sahabat mengungkapkan Umar ketika dalam kondisi seperti itu: ”Umar, adalta fanimta (Umar, engkau telah berbuat adil, maka engkau enak tidur di mana-mana”).

Benar keadilan adalah fondasi sebuah kepemimpinan. Dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan: ”I’diluu huwa aqrabu littaqwa (berbuatlah adil sesungguhnya ia lebih dekat kepada ketakwaan”). Al-Maidah:8

Perhatikan ayat ini betapa Allah swt. memerintahkan agar kita berbuat adil. Lalu Allah memberikan alasan bahwa dengan berbuat adil seseorang akan terhantar kepada level takwa. Dari sini kita belajar bahwa tidak akan bertakwa seorang yang berlaku dzalim. Sebab para pelaku kedzaliman akan selalu bergelimang dosa dan harta haram. Maka dengan kedzalimannya seseorang akan semakin terjauhkan dari Allah. Sungguh tidak mungkin bertakwa seorang yang jauh dari Allah swt.

Perlu digaris bawahi juga bahwa kata i’diluu dalam ayat tersebut berupa perintah. Dan dalam kaidah pada dasarnya perintah itu berarti wajib. Dengan demikian bertindak adil adalah kewajiban, lebih-lebih bagi seorang pemimpin.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. menceritakan bahwa kelak di hari Kiamat di padang mahsyar, di saat manusia di bawah terik yang tak terhingga, lebih dari itu tidak ada sedikitpun rindang seperti yang diceritakan Rasulullah saw.: ”Yawma laa dzilla illaa dzilluhu (tidak tempat berteduh sama sekali kecuali keteduhan dari Allah swt), ada sekelompok manusia pada saat itu mendapat perlindungan khusus dari Allah, di antaranya –kata Rasulullah saw- al imaamul ’aadil (pemimpin yang adil). Dari sini sudah jelas bahwa berbuat adil bagi seorang pemimpin adalah kenikmatan yang sangat menguntungkan, tidak saja di dunia melainkan lebih dari itu di akhirat.

Kini bila kita perhatikan, justru kedzaliman banyak kita temukan dalam kepemimpinan umat Islam. Berbagi bukti korupsi atau kediktatoran sangat mencolok dilakukan oleh para pemimpin yang justru mengaku diri sebagi seorang muslim. Karenanya kestabilan politik selalu tidak tercapai.

Sampai kapan umat ini akan terus tercekam dalam kedzaliman yang dilakukannya sendiri?.

Sampai kapan Islam yang kita yakini hanya akan menjadi ibadah ritual yang mati di pojok-pojok masjid, sementara di kantor-kantor, di pasar-pasar dan bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan tidak ada Islam?.

Bukankah sudah saatnya Umat ini kembali kepada komitmen semula. Komitmen untuk menjalankan Islam secara kaaffah, seperti yang Allah firmankan: udkhuluu fissilmi kaaffah. (QS. Al baqarah : 208). Ingat bahwa nilai-nilai Islam sejak dini telah dipraktekkan di barat, sekalipun mereka tidak mau menyebut itu Islam. Dan karena itu mereka maju. Sungguh Islam adalah fitrah. Dan berislam artinya berbuat adil. Maka dengan berbuat adil seorang pemimpin akan aman, seluruh rakyat akan sejahtera dan sebuah negeri akan kokoh. Wallahu ’alam bishshawab.

Sumber : dakwatuna.com

Saat berita ini dilaporkan dari lokasi pemungutan suara di Ruang Nusantara KBRI Den Haag pk 01.55 atau Jumat (10/4/2009) 06.55 pagi WIB, para saksi dari parpol, dan  petugas KPPSLN sedang merampungkan berita acara.

Berikut ini perolehan 10 Besar pemenang sementara di Belanda. Demokrat 220 suara, PKS di urutan kedua dengan 99 suara, Golkar 46 suara, PDIP 45 suara, PDS 42 suara, PAN 19, Gerindra 16, PKB 13, PPP 9 dan PKDI 9.

Jumlah surat suara tidak sah mencapai 94 suara dengan total jumlah pemilih yang menunaikan haknya di TPSLN Den Haag sebanyak 654.

Peta peroleh suara di atas masih dimungkinkan berubah, sebab masih ada 1.920 surat suara melalui pos belum dihitung. PPLN Belanda menetapkan batas akhir penerimaan surat suara via pos itu pada 15/4/2009. (

Source : detik.com, 10/04/09