TERPILIHNYA Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR sangat fenomenal, bukan hanya dalam konteks Hidayat Nur Wahid pribadi dan PKS, tetapi bahkan juga politik Islam. Padahal Hidayat didukung hanya oleh kekuatan-kekuatan ‘minoritas’ dalam DPR, fraksi-fraksi yang terdiri dari parpol-parpol ‘lapisan tengah’ dalam jumlah kursi yang mereka peroleh dalam pemilu legislatif 5 April 2004 yang kemudian membentuk ‘Koalisi Rakyat’.
Koalisi ini yang kemudian didukung sebagian anggota DPD, berhasil mengantarkan Hidayat ke posisi Ketua MPR dengan mengungguli ‘Koalisi Kebangsaan’ yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar dan F-PDIP yang merupakan ‘lapisan pertama’ dalam jumlah kursi yang dimiliki di DPR. Meski Hidayat hanya unggul dua suara (326 berbanding 324 untuk Sutjipto, calon dari Koalisi Kebangsaan), simbolisme yang terkandung di dalamnya perlu dicermati.
Kiprah Hidayat Nur Wahid, sejak mulai terjun ke PKS sampai menduduki salah satu posisi puncak di negara ini, bagi saya, punya banyak pesan dan makna. Simbolisme dan makna yang terdapat dalam fenomena Hidayat Nur Wahid, kemudian bisa membuat banyak kalangan, khususnya
pengamat asing untuk melakukan reassessment terhadap persepsi-persepsi yang selama ini mungkin mereka pegangi terhadap politik Islam yang ditampilkan Hidayat dan PKS.
Pertama-tama, Hidayat menempuh pendidikan yang hampir sepenuhnya merupakan pendidikan agama. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia memasuki Pesantren Ngabar dan kemudian Pondok Modern Gontor, yang keduanya terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian sempat melanjutkan pendidikan ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, untuk kemudian akhirnya menamatkan program S-1, S-2, dan S-3 dari Universitas Madinah, Arab Saudi.
Penting dicatat, pesantren dan pondok yang menjadi tempat Hidayat menimba ilmu termasuk ke dalam kategori pesantren/pondok khalafiyyah, yakni yang telah mengalami modernisasi, baik dari segi ‘ideologi’ atau tepatnya paham keagamaan, manajemen, substansi keilmuan dan proses-proses pembelajarannya. Pesantren dan pondok tempat ia belajar tidak lagi termasuk ke dalam kategori pesantren salafiyyah, yakni pesantren ‘tradisional’, yang umumnya dimiliki para kiai NU.
Selanjutnya sama-sama pernah menempuh pendidikan di IAIN Yogyakarta, Hidayat Nur Wahid berbeda dengan M Amien Rais, mantan Ketua MPR yang lalu. Tetapi, jika Amien Rais kemudian mendapat gelar S-1 dari Universitas Gadjah Mada dan akhirnya gelar PhD dalam bidang politik (hubungan internasional) dari University of Chicago, AS, Hidayat Nur Wahid sepenuhnya menyelesaikan pendidikan tingginya di Jami’ah (Universitas) Madinah dalam bidang akidah dan dakwah. Dengan semua latar belakang pendidikan seperti itu, kepakaran Hidayat dalam ilmu-ilmu Islam sangat komplet dan lengkap.
Tetapi, poin yang paling menarik adalah pendidikan tinggi yang dia selesaikan di Arab Saudi. Dari waktu ke waktu sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, saya selalu dihadapkan dengan pertanyaan dari berbagai kalangan asing, baik pejabat pemerintah maupun wartawan, yang menggambarkan persepsi yang sangat misleading. Pertanyaan dan mispersepsi itu adalah tentang alumni-alumni Arab Saudi yang mereka gambarkan sebagai orang-orang militan, yang memahami Islam secara literal, yang kemudian menyebarkan Wahabisme di Indonesia, yang pada gilirannya meningkatkan apa yang mereka sebut sebagai ‘radikalisme’ Islam di Indonesia.
Saya selalu berusaha meluruskan persepsi yang keliru itu dan memberikan gambaran lebih akurat tentang alumni-alumni berbagai universitas di Arab Saudi. Yakni, bahwa mereka umumnya adalah orang-orang toleran, yang memahami Islam dalam teks dan konteks baik di masa silam maupun sekarang, tidak hanya di Arab atau Timur Tengah, tetapi juga di Indonesia.
Di sinilah Hidayat menjadi case in point yang sangat simbolis. Ia menjadi simbol moderasi (washatiyyah) dan toleransi alumni universitas Arab Saudi, yang jauh dari citra mispersepsi kalangan Barat dan sementara orang-orang Indonesia sendiri selama ini. Hidayat Nur Wahid, jauh dari literalisme apalagi radikalisme atau militanisme.
Meski kiprahnya di pentas politik nasional tidak pernah putus sejak masa reformasi, ada saja kalangan dalam negeri yang masih meragukannya. Karena itulah begitu ia terpilih menjadi Ketua MPR, ia merasa perlu menegaskan kembali, bahwa ia tidak akan mengamendemen Pasal 29 UUD 1945 atau memasukkan Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD ini. Bagi dia, yang lebih penting bukan Piagam Jakarta, melainkan Piagam Madinah yang meletakkan dasar-dasar legal dan historis toleransi Islam terhadap umat nonmuslim.
***
Kiprah Hidayat Nur Wahid dan PKS, bagi saya, mencerminkan simbolisme lebih jauh dalam perkembangan politik Indonesia sejak dalam enam tahun terakhir ini, dan mencapai puncaknya pada tahun pemilu (election years) 2004. Dan, secara keseluruhan, kiprah Hidayat Nur Wahid dan PKS itu membuat semakin menguatnya optimisme saya terhadap pengembangan kompatibilitas Islam dan demokrasi di negeri ini; bahkan juga terhadap pengembangan ‘model Indonesia’ dalam hal hubungan Islam dan negara, Islam dan politik.
Bagi banyak kalangan, ‘baik di dalam maupun di luar negeri’, PKS merupakan parpol paling konservatif secara keagamaan, paling Islamis, dan paling ketat dalam usaha mereka menerapkan akhlak, etika, dan moralitas Islam di tengah kehidupan politik dan publik.
Lihatlah ketika massa PKS melakukan demonstrasi dan public rallies; mereka paling disiplin dan paling tertib. Ini menimbulkan citra dan kesan, bahwa PKS adalah partai (paling) eksklusif.
Tetapi semua ini berubah sejak Hidayat Nur Wahid memegang posisi puncak PKS dan perubahan itu mencapai momentumnya sepanjang Tahun Pemilu 2004. PKS berubah menjadi lebih inklusif dengan merekrut figur-figur publik yang sebelumnya tidak dikenal sebagai termasuk kalangan santri, untuk tidak menyebut ‘Islamis’. Pada saat yang sama, tema-tema yang diangkat PKS juga bergeser, tidak lagi terbatas pada tema-tema Islam, tetapi meluas menjangkau tema-tema tentang pemberantasan korupsi, penciptaan good governance, penciptaan keadilan sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya.
Hasil dari perubahan ini sudah jelas. Appeal PKS di mata publik menjadi lebih kuat. Dan, hasil konkretnya juga sudah jelas. PKS berhasil meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan. PKS berhasil meningkatkan suaranya dari kurang dua persen (di bawah electoral threshold) pada Pemilu 1999 menjadi 8,18 persen pada Pemilu 2004.
Tetapi, dalam pandangan saya, langkah fenomenal PKS selanjutnya ketika memutuskan mendukung pasangan SBY-JK. Ada kalangan yang menganggap ini adalah langkah yang sangat kontroversial; dan Hidayat Nur Wahid sempat berada dalam posisi defensif ketika harus menjelaskan kenapa mendukung pasangan SBY-MJK. Di atas segalanya, inilah keputusan yang terbukti sangat tepat, karena pasangan inilah yang akhirnya memenangkan pilpres tahap II.
***
Fenomena kemunculan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR dan semua kiprah PKS di atas, hemat saya, merupakan proses daripada apa yang dapat saya sebut sebagai mainstreaming of Islamic politics, pengarusutamaan politik Islam, sebagaimana dipahami dan ditampilkan PKS.
Dalam pengarusutamaan ini, Hidayat Nur Wahid semakin ke tengah; tidak lagi terpinggir dan terpencil dalam hiruk-pikuk politik yang berlangsung. Sebaliknya, menjadi aktor dan pelaku yang cukup menentukan. Mainstreaming seperti itu di samping membuka peluang-peluang baru, jelas juga mengandung konsekuensi dan risiko tertentu. Saya kira, Hidayat dan PKS telah memperhitungkan berbagai kemungkinan konsekuensi dan risiko yang mungkin muncul.
Tetapi satu hal juga pasti, Hidayat dan PKS kini dan di hari-hari mendatang mengalami ujian-ujian terhadap integritas dan kepribadiannya; apakah akan hanya dalam pusaran politik yang sering menghanyutkan, ataukah sebaliknya mampu tetap menjadikan diri Hidayat Nur Wahid sendiri (dan juga PKS secara keseluruhan) –dalam ungkapan Hidayat sendiri– sebagai ‘menara’ di tengah ‘kegelapan’ politik yang masih bertahan di hari-hari ini dan mendatang. Saya tidak mampu menjawabnya; sejarahlah yang akan menceritakan nanti kepada kita semua. Wallahu a‘lam bish-shawab.***
Tulisan Azyumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mediaindo, 11102004
Komentar Terbaru